Sang Joki Hoki

Sosok Prabowo adalah kunci Pilkada DKI dua periode belakangan. Mantan denjen KOPASSUS yang dituduh terlibat penculikan aktivis '98 itu memegang peranan penting saat memainkan perhelatan pesta demokrasi di provinsi berbujet 70an trilyun pertahun. Dua kali ia menumbangkan incumbent!
Pertama adalah Foke-Nara. Foke yang bedarah Jawa-Betawi dan didukung oleh sejumlah parpol dan ormas Islam melenggang mulus di beberapa rilis survei. Mereka unggul 5-10% dari pasangan Jokowi-Ahok, 'anak' Prabowo. Foke diprediksi menang karena ia lebih memahami cara mengelola manusia 7 juta jiwa dibanding Jokowi yang 'hanya' ratusan ribu saja. Saat itu Prabowo meyakinkan warga DKI untuk memilih Jokowi-Ahok karena keduanya sangat Indonesia banget. Jokowi, orang Solo, Jawa, beragama Islam. Sedang Ahok orang Belitung, Tionghoa, beragama Kristen. Keduanya disebut siap membawa demokrasi ke arah yang lebih maju. Isu SARA yang dihempaskan kubu Foke-Nara ditangkal dengan dalih kebinekaan.
Pasca rilis quick count putaran kedua pilkada DKI oleh sejumlah lembaga survei, Prabowo tersenyum puas. Anak-anaknya berhasil menendang petahana. Ia terlampau semangat sampai menimbulkan dugaan bahwa sebenarnya Prabowo-lah gubernur DKI. Jokowi-Ahok hanyalah boneka mainan yang bisa digerak-gerakkan sekenanya. Sebelumnya, majalah TEMPO membuat sampul bergambar sosok Prabowo yang tengah memegang sebuah koran bergambar Jokowi. Tema laporannya "Bandar calon DKI".

Banyak yang menilai Prabowo tengah menyusun kekuatan politiknya untuk berkuasa di 2014. Jika ia berhasil menanam bibit di DKI, kelak, jika ia memerintah, urusannya akan jadi lebih mudah. Jokowi-Ahok adalah langkah awalnya untuk menuju RI-1. Dan benar saja, ia gencar kampanye akan membawa Indonesia menjadi macan Asia. Tampaknya ia sudah cukup yakin karena 'hanya' akan melawan ambisi Aburizal, Harry Tanoe, Anies, Dahlan, dan Wiranto.
Tapi Prabowo seakan kesamber gledek. Pasca PDIP memenangi kursi legislatif, partai berlogo banteng itu berambisi menjadi penguasa utama. Jokowi, sang anak Prabowo, beserta JK, mantan lawan politiknya di pilpres 2009, dideklarasikan untuk menantangnya bersaing pada 9 Juli 2014. Ia pun meradang. Terlebih setelah pengusaha kayu kurus itu mempecundanginya 51% : 49%.
Adalah Anies si perintis Indonesia Mengajar dan gerakan turun tangan yang turut mendongkrak suara Jokowi. Jubir Jokowi-JK itu meyakinkan banyak swing voters untuk memilih Jokowi-JK karena keduanya bebas dari dosa masa lalu. Masa lalu? Ya, Anies yang dulu aktivis kampus tentu merasakan 'dosa' para jendral yang menghilangkan banyak rekan aktivisnya. Ia berkali-kali mengatakan, saatnya orang baik memimpin.
Tahun 2016, setahun pasca Anies diberhentikan sebagai mentri pendidikan, alumnus Jogja itu menerima tawaran Prabowo untuk maju DKI-1. Ia berpasangan dengan Sandiaga Uno, 20 besar manusia terkaya di Indonesia (versi FORBES). Ia didaftarkan menjelang detik-detik akhir pendaftaran. Diduga, Prabowo kembali ingin membangun pondasi kekuatan politiknya untuk 2019.
Sekali lagi, mantan menantu Soeharto itu berhasil memenangkan 'anaknya'. Terlepas gelombang isu SARA yang menerpa, strategi politik Prabowo harus diakui jempol. Selain itu, dream team pasukan tim sukses Anies ternyata teruji jitu. Eep Saefulloh, sahabat semasa di Amerika, yang dulu jadi konsultan politik Jokowi (dan mengaku tidak dibayar), bisa meliuk-liuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas seorang Anies.
Jokowi-Ahok dibawa ke Jakarta oleh Prabowo. Jokowi jadi lawan Prabowo di Pilpres. Anies jubir pilpres Jokowi dan tim transisi, jadi lawan Ahok, karena disung Prabowo. Eep si konsultan Jokowi, jadi konsultan Anies yang dibackingi Prabowo. Melihat politik dari Prabowo, Jokowi, Ahok, Anies, dan Eep saja sudah membuatku ngakak jika ada yang terlalu serius mengikuti dinamika politik di Indonesia.
Sudahlah... Sudahi pertikaian. Pertemanan lebih mahal dibanding ngotot bela para penguasa. Mereka dapat dollar, kita dapat apa?

Jogja, 20/04/2017

Read More

Bincang Santai tentang Wilayah yang Memerah

Bersama Mbak Dina Y. Sulaeman, penulis buku Salju di Aleppo

Kang Abad adalah teman saya yang pernah mengenyam bangku pendidikan di Libya, sebuah negara di Timur Tengah. Ia merasakan bagaimana mencekamnya situasi negara tersebut pada tahun 2011, yang membuatnya harus meninggalkan bangku kuliah lebih cepat demi alasan keamanan. Di tahun itu, Moammar Khadafi, sang presiden yang berkuasa puluhan tahun, tewas dikeroyok massa.

Libya bukan satu-satunya negara yang bergejolak. Sebelumnya, Tunisia lebih dulu memanas yang berujung pada jatuhnya pemerintahan Zine El-Abidine Ben Ali. Dalam waktu yang tidak berselang lama, Mesir, Kuwait, Lebanon, Yaman, Suriah dan banyak negara lainnya ketularan hobi demo. Mereka menuntut demokratisasi yang mengatur batas maksimum periode kekuasaan seorang presiden.

Arab Springs (the great middle east)

Di banyak negara itu, sebagian besar pemimpinnya berhasil ditumbangkan oleh gelombang aksi massa. Jika beruntung, para pemimpin itu bisa melarikan diri dengan selamat ke nagara lain. Jika tidak, nasibnya seperti Moammar Khadafi. Namun ada satu negara yang cukup kuat dalam menghadapi huru hara di negaranya, yakni Suriah yang dipimpin oleh Bashar Al-As’ad. Saat ini, di negara yang pernah jadi mercusuar kerajaan Islam itu masih terjadi perang saudara.

Konflik di Suriah

Saya secara pribadi kurang mengikuti isu Arab Spring, sampai pada kemunculan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di beranda media sosial saya. Ketika saya klik di google, muncul banyak berita mengenai gerakan masyarakat sipil bersenjata itu.

Ketertarikan saya semakin bertambah saat banyak teman saya mengutuk keras Bashar Al-As’ad karena dianggap melakukan genosida di negaranya sendiri. Bashar yang konon Syiah Dinaggap membantai warga Sunni yang menjadi mayoritas. Sampai-sampai muncul narasi seperti ini: waspadai Syiah karena mereka tega membantai muslim Sunni di Timur Tengah.

Kutukan pada Bashar semakin menguat di penghujung 2016 saat pemerintah membombardir kota Aleppo. Di banyak tempat muncul spanduk-spanduk bertagar #SaveAleppo. Teman saya yang sejak beberapa waktu anti dengan Bashar langsung menulis status makian terhadap pemimpin Suriah itu.

Sejak saat itulah, saya mencari tahu apa itu Aleppo, siapa sebenarnya Bashar Al-As’ad dan mengapa di Suriah terjadi konflik berdarah. Dan beruntung saya membaca ulasan konflik di Suriah ini dari Mbak Dina Y. Sulaeman melalui blognya. Semakin beruntung karena saya bisa bertemu langsung dengannya di malam hari ini. Tulisan ini adalah refleksi saya terkait ngobrol santai dengan Mbak Dina.

Sebelum krisis, Suriah termasuk negara dengan tingkat kriminalitas terendah di dunia. Kota-kotanya tidak begitu besar, tapi cukup indah. Di negara ini banyak peninggalan kuno yang menjadi salah satu daya tarik wisata para pelancong. Hingga pada satu waktu, terjadi demonstrasi untuk menuntut adanya maksimum periode kekuasaan. Permintaan ini pun direspon dengan dihapusnya state emergency law dan diadakannya referendum UUD baru Suriah yang membuat seorang presiden memiliki batas waktu berkuasa (26 Februari 2012).

Aleppo before the war (Huffington Post)

Pada tahun 2014, negara sosialis sekuler ini mengadakan pemilihan umum. Bashar Al-As’ad yang telah berkuasa sejak tahun 2000 terpilih dengan prosentase suara 88,7%. Sebuah angka yang fantastis. Di sisi lain, sebagian warga bergabung dengan kelompok milisi bersenjata untuk menentang kekuasaan Bashar Al-As’ad. Mereka menuntut ditegakkannya sebuah negara berdasarkan sistem khilafah.

Beberapa wilayah berhasil mereka kuasai, salah satunya adalah kota Aleppo Timur. “Para milisi bersenjata inilah yang diperangi oleh Bashar,” ujar Mbak Dina menjelaskan. Sebelum menggempur Aleppo, Bashar lebih dulu memberi waktu agar penduduk sipil bisa meninggalkan medan pertempuran itu. Namun setelah beberapa waktu, tidak ada penduduk yang meninggalkan kota. Ternyata, mereka diancam akan ditembak oleh milisi bersenjata jika berusaha meninggalkan Aleppo. Hal ini terkonfirmasi dengan adanya laporan dari PBB yang menyebut adanya puluhan warga yang mati ditembak.

“Ada yang bilang ini ulah tentara Suriah. Tapi coba dipikir dengan jernih. Saat itu tentara Suriah belum masuk ke Aleppo karena menunggu warga dievakuasi. Bagaimana mungkin para tentara negara yang menembaki para warga?” tanya Mbak Dina. Pernyataan ini saya konfirmasi dengan laporan dari akun twitter centang biru Yusha Yuseef @MIG29_, reporter The Arab Sources, selama krisis Suriah memuncak.

Dari akun ini pula, saya mengetahui adanya kiriman puluhan bus dari pemerintah yang mengangkut para milisi bersenjata untuk meninggalkan Aleppo. Para milisi itu pindah ke Idlib, sebuah kota yang mereka kuasai. Pada malam natal, Aleppo berpesta karena berhasil mengusir para pemberontak. Menurut Mbak Dina, sikap pemerintah Bashar yang sedemikian menunjukkan pemerintah tidak semena-mena dalam menyikapi konflik di negaranya.

Beberapa Alasan Konflik

Suriah adalah negara gurun. Tentu banyak sumber energi tak terbarukan di sana, utamanya sektor migas. Inilah kepentingan negara-negara kuat untuk memperebutkannya.

Dalam upaya memerangi milisi, militer Suriah dibantu oleh negara sahabat mereka yaitu Iran, Tiongkok, dan Russia. Negara-negara ini tentu saja mempunyai kepentingan di Suriah, utamanya Russia yang sudah melakukan investasi besar-besaran di sektor migas. Karenanya, tidak mengherankan jika Putin membela mati-matian Bashar.

Lalu mengapa ada konflik? Ada puluhan ribu pasukan yang datang dari 100 negara untuk menduduki kota-kota di Suriah. Para milisi ini bergabung dengan bermacam-macam organisasi, mulai ISIS hingga Al-Nushra. Tujuan mereka sama, mendirikan sebuah negara khilafah. Inilah yang dilawan oleh rezim Bashar Al-As’ad dan aliansinya.

Yang mengejutkan, dari bocoran WikiLeaks, disebut bahwa AS merupakan donatur gerakan ISIS. Mereka menyuplai senjata dan mengadakan pelatihan militer.

Media Sosial dalam Konflik

Selama konflik berlangsung, media sosial menjadi penggerak mesin perdebatan yang sangat sengit. Situasi itu merembet ke Indonesia. Di Indonesia, narasi kekejaman Bashar menjadi pembicaraan yang banyak dibincangkan. Terlebih saat seorang bocah bernama Bana Alabed (@AlabedBana) rajin ngetwit tentang ‘kondisi’ Aleppo. Gadis cilik berusia 7 tahun itu kerap menulis ‘situasi’ menggunakan bahasa Inggris yang sangat sempurna.

Twit-twit Bana ini sempat dicapture oleh beberapa teman saya yang anti Bashar sebagai ‘bukti’ kekejaman pemerintah Suriah. Walau belakangan diketahui akun itu dikelola oleh ibu bocah itu yang di akun pribadinya terdapat foto dirinya menenteng senjata laras panjang. Sementara ayahnya sering mengunggah foto-foto bersama milisi bersenjata. Lha kok?

Akun Bana ini tidak sendiri. Banyak akun lain yang turut memberitakan hal-hal yang diada-adakan. Dalam bahasa gaulnya, akun-akun tersebut menyebar berita HOAX. Saat evakuasi berlangsung, mereka membuat video yang intinya berpamitan, mengatakan mungkin hari itu adalah hari terakhir mereka karena sebentar lagi rezim Bashar akan membantainya. Ajaibnya, sehari kemudian wajah mereka nongol di beberapa stasiun televisi.

Tetapi apa boleh buat. Keberadaan akun-akun ini terlanjur dianggap sebagai saluran informasi para ‘mujahidin’ yang ‘membela agama’ di negara sekuler Suriah. Teori jarum hipodermik yang ketika saya kuliah dianggap sudah usang, justru menjadi relevan di saat manusia modern sudah berkenalan dengan istilah literasi media.  

Saking gregetannya, untuk menantang tuduhan genosida, Mbak Dina meminta untuk ditunjukkan satu foto saja terkait kejahatan Bashar. Ia telah melakukan analisis beberapa foto propaganda yang beredar, dan semuanya tidak terkait dengan  konflik Suriah.

Lalu apa tujuan dari berita HOAX itu? Salah satunya tentu memenangkan pertarungan wacana di dunia maya. Tapi yang tidak banyak disadari, mereka tengah mengaduk emosi banyak orang di dunia supaya tergerak berdonasi melalui saluran-saluran yang telah mereka persiapkan. Yah, namanya juga perjuangan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka tidak mengejutkan apabila ditemukan kardus bantuan yang berasal dari Indonesia masuk ke markas milisi bersenjata di Aleppo.

Indonesia dan Suriah

Konflik Suriah bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia, ujar Mbak Dina. Pendapat ini pernah saya dengar di beberapa forum, termasuk yang diselenggarakan oleh BNPT. Di Indonesia narasi-narasi yang digunakan untuk mengguncang Suriah mulai diterapkan kepada pemerintahan saat ini.

Beberapa narasi seperti pemerintah menzalimi umat Islam, demokrasi sistem gagal, pemerintah bersekutu dengan komunis dan lain sebagainya sudah berseliweran di media sosial. Ajakan untuk melakukan penggulingan terhadap pemerintah yang sah pun mulai digaungkan. Untungnya pembelian senjata di Indonesia sangat ketat prosedurnya. Jika mereka bisa mendapat akses senjata, bukan tidak mungkin negara ini memanas. Na’udzubillah.

Satu hal yang mengejutkan adalah tuduhan penistaan Al-Quran yang menjadi salah satu pemicu konflik Suriah. Bashar dituduh menistakan surat Al-Ikhlas karena ‘menganggap’ dirinya sebagai Tuhan. Padahal, tuduhan itu adalah HOAX. Tapi jutaan orang terlanjur percaya dan marah pada rezim yang menentang kesewenang-wenangan Israel di Palestina itu.  

Saya sendiri masih perlu membaca literatur untuk memahami secara utuh persoalan di Suriah. Namun diskusi dengan Mbak Dina, yang sudah melakukan banyak pengamatan dan riset, menambah banyak wawasan terkait krisis di negara itu. Walau karena pendapatnya, Mbak Dina kerap mendapat tantangan dari pihak-pihak tertentu. Ia dianggap mengada-ada hingga dilabeli Syiah. Tapi kebenaran harus disuarakan walau itu pahit.

Mbak Dina kemudian menjelaskan rasa syukurnya karena saat ini banyak alumni Suriah yang mulai berani buka suara untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Ia menilai muncul kesadaran di benak para alumni untuk mencegah Indonesia tercinta ini mengalami situasi pilu seperti Suriah. Wallahua’lam.

Berikut link pernyataan para alumni Suriah membantah HOAX seputar krisis Suriah sebagaimana dimuat situs NU Online

Read More

Dialog Tanpa Senjata

“Maaf, boleh saya minta air putih saja?” kata Felip Karma, saat diberi segelas teh hangat untuk menemani diskusi. “Saya bernazar untuk tidak meminum selain air putih, sampai Papua merdeka,” sambungnya lagi. Sebuah nazar yang menunjukkan betapa kuat dan gigihnya ia dalam berjuang.

Sebelum 22 Agustus kemarin, nama Filep Karma sangat asing di telinga saya. Beberapa kali mengikuti berita soal penangkapan pejuang OPM, saya tidak menghafal nama-nama tokohnya. Bahkan saya tidak menyadari bahwa Filep Karma adalah salah satu dari lima tahanan politik yang dibebaskan oleh Jokowi tahun 2015 lalu. Ia ditahan karena turut mengibarkan bendera kejora di Jayapura tahun 2004. “Setelah saya dibebaskan, saya tetap akan berjuang. Selama Papua belum merdeka, berarti perjuangan saya belum selesai!” tegasnya.

Ia menceritakan latar belakang gerakan yang diperjuangkannya ini. Menurutnya, mengapa Papua ingin merdeka dari Indonesia adalah karena keadilan belum mereka terima sepenuhnya. Banyak sekali diskriminasi, pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta pemberangusan hak-hak kebebasan berpendapat, yang keseluruhannya membuat warga Papua merasa terkurung dalam negaranya sendiri. “Sikap yang kami terima di sana membuat kami merasa masih terkurung di negara Indonesia.”

Perjuangan Non-Violence

            Perjuangan OPM selama ini dianggap sebagai perjuangan kaum sparatis yang merongrong kedaulatan NKRI. Namun Filep mempertanyakan sikap pemerintah kepada wilayah lain seperti Aceh yang berbeda dengan apa yang diperlakukan kepada Papua. Katanya, di Aceh, komandan GAM bisa jadi wakil gubernur. Tetapi mengapa di Papua berbeda? Bahkan untuk menyuarakan keadilan saja dianggap sebagai pemberontak dan seringkali harga yang harus dibayarkan adalah nyawa.

            Suatu ketika, Filep pernah berada dalam situasi aksi yang panas. Ia kaget karena tepat di samping wajahnya terdapat lubang yang masih memercikkan api. Ia yakin bahwa itu adalah peluru tembak yang hampir saja menembus kepalanya. Ia menanyakan kepada temannya yang seorang anggota BRIMOB. Apakah peluru itu hanyalah untuk menakut-nakuti? Temannya menjawab, “Kalau sudah seperti itu, Anda adalah sasaran tembak.” Filep tersenyum dan berujar, “Berkat Tuhan, hari ini saya masih hidup.”

            Baginya, kepercayaan terhadap perlindungan Tuhan adalah kunci dari perjuangannya. Karena ajaran kasih Tuhan pula, ia tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan perjuangan. Dalam ajaran yang dianutnya, membunuh orang adalah dosa besar. “Sudah di dunia kami tidak mendapat kebahagiaan, masak di alam sana kami tidak masuk surga lagi. Ruginya dobel,” ujarnya bercanda. Ia mendapatkan banyak inspirasi perjuangan tanpa kekerasan saat melakukan studi di Manila, Filipina. Inilah yang ia suarakan kepada rakyat Papua.

            Ia mengakui, perjuangannya tidak akan pernah mudah karena sebagian besar warga Papua merasa terancam apabila menyuarakan pendapatnya. Sebagian lagi masih terlalu dini berdebat soal pimpinan dan rebutan kekuasaan. Namun apapun itu, ia siap menjadi martir sejarah demi kesejahteraan masyarakat Papua.

Gus Dur dan Papua

            “Dulu, kami mengaku orang Papua saja sudah dianggap sebagai pemberontak,” kenang Filep. Ya, sejak era presiden Sukarno, nama wilayah tersebut diganti menjadi Irian Jaya. Kata IRIAN sendiri konon merupakan singkatan dari  Ikut Republik Indonesia Anti Netherland. Namun saat presiden Abdurrahman Wahid memimpin, nama Irian Jaya dikembalikan lagi ke nama awalnya, Papua. Gus Dur sekaligus membentuk Presidium Dewan Papua (PDP) yang mewadahi ratusan suku di Papua. Pembentukan ini merupakan perwujudan pemerintahan Gus Dur untuk memberikan hak otonomi penuh terhadap wilayah Papua.

            Ada kisah saat Gus Dur diberi laporan bahwa warga Papua mengibarkan bendera bintang kejora. Ia bertanya pada sang jendral. “Lha, ada bendera merah putihnya ndak?” Sang jendral mengatakan ada. “Masih tinggi yang merah putih atau bintang kejora?” Sang jendral mengatakan merah putih. “Ya, sudah tidak ada masalah. Gitu aja kok repot,” cetus Gus Dur. Ia bahkan berujar jikalau masih menganggap itu masalah, anggap saja seperti bendera-bendera di dalam stadion. Bagi banyak kalangan, presiden Gus Dur adalah satu-satunya presiden yang memahami cara berkomunikasi dengan warga Papua.

            Filep sendiri memiliki kenangan bersama Gus Dur. Suatu ketika, ia bertemu Gus Dur di sebuah kampus di Jakarta. Filep bertanya, “Gus, kalau saya dan teman-teman melakukan aksi kemerdekaan Papua bagaimana?” Gus Dur menjawab, “Saya ini seorang humanis dan pluralis. Di sisi lain, saya seorang presiden yang terikat konstitusi. Kalau kalian melakukan aksi tersebut, kewajiban saya adalah menaati konstitusi. Saya akan meminta Anda ditangkap.”

Menurut Filep, perkataan Gus Dur mencerminkan sikap kenegarawanan seorang presiden, sekaligus sisi humanisme karena perintahnya hanya tangkap, bukan bunuh. Penangkapan akan mendapat reaksi dari dunia internasional, dan inilah yang akan membebaskan mereka kembali. Sayangnya pemerintahan Gus Dur hanya sesaat karena ia kemudian dilengserkan.

Saya mengutip sebuah artikel hasil wawancara dengan Thaha Alhamid. Tom Beanal bilang, “Bapak Presiden, selama bergabung dengan Indonesia, kita pernah diatur oleh tiga presiden. Semua mereka memiliki mata fisik yang bagus, sehingga begitu mereka datang di Papua, mereka silau melihat kemilau emas, gas bumi, hamparan hutan, dan lainnya. Mereka lupa bahwa di sana ada manusia. Mereka tidak peduli kami orang Papua. Mereka lihat kami seperti binatang. Mereka terus menerus membantai kami. Syukur bahwa saat ini Tuhan mengutus Bapak Gus Dur sebagai anugerah untuk Indonesia. Bapak memiliki kemuliaan mata nurani, sehingga mau melihat kami sebagai manusia. Kami senang Bapak memimpin kami…”.

Gus Dur pernah mengatakan, perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Ketidakadilanlah yang melahirkan pergerakan-pergerakan berbagai kelompok di berbagai wilayah di Indonesia. Filep sendiri mengakui, faktor utama perjuangan dirinya adalah terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan. Apalagi saat ia melihat kenyataan bahwa di Papua, warganya mengalami berbagai penindasan. Ia juga menyayangkan sikap ‘orang Indonesia’ yang selalu main senjata dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Padahal, ia mengharapkan adanya solusi dalam bentuk dialog yang tidak saling menyakiti antara Indonesia dan Papua.

Semoga ke depan ada solusi terbaik dalam penyelesaian konflik di Papua. Jalan seperti apapun yang akan ditempuh, haruslah menempatkan kemanusiaan pada posisi paling puncak. Kata Gus Dur, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Syukur-syukur ada jalan tengah yang membuat Pak Filep bisa kembali merasakan nikmatnya teh hangat dan seduhan kopi sembari menyanyikan lagu ‘Dari Sabang Sampai Merauke.’ (Tulisan ini disusun dari dinamika diskusi bertema Indonesia dan Papua bersama Filep Karma. Timoho, Senin, 22 Agustus 2016).

Read More

Perdamaian dengan Keadilan

Gambar: detik.com

Kasus kekerasan atas nama agama seolah menjadi masalah yang tak pernah selesai di negeri ini. Walau seruan toleransi terus digaungkan, toh kenyataannya masih banyak kasus-kasus kekerasan yang seolah legal karena membawa bendera agama.  Yang terbaru adalah kasus perusakan rumah ibadah di wilayah Singkil Aceh. Peristiwa tersebut sampai membuat ribuan warga terpaksa mengungsi ke daerah-daerah lain di sekitarnya.
Sebelum kasus Singkil terjadi, beberapa waktu silam publik juga dihebohkan dengan terjadinya pembakaran rumah ibadah di Tolikara. Banyak yang menilai baik di Singkil atau Tolikara, keduanya sama-sama terjadi karena tidak direstuinya pembangunan rumah ibadah di masing-masing wilayah. Jika benar demikian, maka sungguh ironis karena sudah ratusan tahun lamanya bangsa ini memegang teguh semboyan bhinneka tunggal ika, walau berbeda-beda tetap satu jua.
Ketentuan kebebasan beragama telah tertuang dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Pasal tersebut didukung dengan pasal-pasal lain seperti pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...dst”. Dari dua pasal ini bisa dilihat bagaimana kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai tuntutan agamanya adalah hak bagi setiap warga negara.
Menurut penulis, dua peristiwa memilukan itu terjadi karena beberapa sebab, salah satunya adalah regulasi pendirian rumah ibadah dari pemerintah yang tidak memiliki sense of minority. Dalam pendirian rumah ibadah, pemerintah meregulasikan adanya persetujuan minimal 60 orang warga sekitar lokasi untuk menyetujui didirikannya rumah ibadah. Bagaimana jika jumlah penduduk suatu daerah tidak mencapai angka 60 jiwa? Regulasi ini pun tentu sangat menyulitkan apabila agama mayoritas di suatu wilayah berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah. Sementara setiap pemeluk agama membutuhkan rumah ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan.
Pelarangan mendirikan rumah ibadah merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat serius. Dengan melarang berdirinya tempat ibadah, berarti melarang seseorang untuk menjalankan ritual keagamaannya. Padahal konstitusi sudah menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ritual agama sesuai kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini yang harus dilakukan pemerintah adalah mengedukasi masyarakat agar bersikap toleran disamping mengubah regulasi-regulasi yang tidak berpihak pada minoritas.
Belajar dari kasus Singkil dan Tolikara, sudah semestinya masyarakat kembali memaknai toleransi sebagai salah satu juru selamat bangsa ini dari perpecahan. Sikap egosentris merasa kelompoknya paling benar justru akan semakin menyeret bangsa ini pada kehancuran. Sudah saatnya bangsa ini semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan.
Sebagai kader penerus bangsa, mahasiswa harus berupaya mendorong perdamaian dengan cara menanamkan nilai-nilai toleransi agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Sikap saling menghargai dan menghormati merupakan cerminan bangsa ini meneladani ajaran-ajaran agamanya secara kaffah (menyeluruh). Sebab salah satu ajaran fundamental di setiap agama adalah terwujudnya perdamaian di seluruh alam semesta.
Namun perlu dicatat bahwa perdamaian tidak akan pernah terjadi jika keadilan tidak ditegakkan. Terjadinya berbagai konflik adalah indikasi adanya ketidak-adilan di berbagai aspek kehidupan yang dirasakan, baik oleh individu atau pun kelompok masyarakat tertentu. Mengutip perkataan KH. Abdurrahman Wahid, bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi.

Read More

Menghidupkan Kembali Semangat Ke-Bhinneka-an

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal ini yang menjadi pijakan kebebasan berkeyakinan di Indonesia. Akan tetapi kemerdekaan beragama dan beribadah di Indonesia belum dirasakan oleh semua penduduknya. Sebut saja kekerasan yang ditujukan kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah.

Sedikitnya ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan ini. Pertama, mereka menganggap aksi kekerasan yang dilakukannya adalah jihad karena membentengi umat dari kesesatan. Syiah dan Ahmadiyah dianggap sebagai aliran sesat yang tidak sesuai dengan Islam. Kedua, ‘dukungan’ pemerintah dalam memvonis sesat dua kelompok tersebut. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan pernyataan-pernyataan mentri agama Indonesia tentang “pencerahan” warga Syiah sebelum dipulangkan serta sejumlah komentar lainnya. Ketiga, aksi subordinatif ini dilegalkan dengan adanya UU tentang Penodaan agama No 1 tahun 1965.

Sebelum kasus Syiah mencuat, Ahmadiyah lebih dulu mengalami kekerasan serupa. Masyarakat luas seakan memaklumi dengan apa yang terjadi pada saudara sesama bangsa itu. Namun Syiah di Sampang Madura lebih ironi lagi karena mengalami pengusiran menjelang hari raya umat Islam seluruh dunia.

Di dalam Negara hukum, seharusnya hukumlah yang berkuasa. Hukum dibuat untuk seluruh masyarakat Indonesia yang majemuk, bukan hanya sebagian kelompok yang terlebih dahulu mapan. Perbedaan pemahaman agama merupakan fenomena yang sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan ketika Nabi Muhammad masih hidup, perbedaan pemahaman para sahabat terhadap ajaran Nabi sudah ada. Akan tetapi Nabi tidak memepermasalahkannya, bahkan justru memakluminya.

Secara de jure Indonesia memiliki landasan konstitusi. Namun de facto-nya pemerintah kerap melakukan berbagai pelanggaran, sampai-sampai wakil gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengatakan salah seorang menteri perlu belajar konstitusi. Blunder yang dilakukan pemerintah dalam kasus Syiah berimbas pada masyarakat luas. Pernyataan subordinatif menteri agama tentang “pencerahan” Syiah menimbulkan persepsi pembenaran bahwa Syiah merupakan aliran sesat yang harus dihilangkan. Karena itu masyarakat tidak segan-segan menghakimi warga Syiah, termasuk mengusirnya.

Sebenarnya, apa yang menjadi tolak ukur sesatnya suatu kelompok? Kita bisa berkaca pada tradisi tahlilan yang dilakukan oleh sebagian kelompok, dan diharamkan oleh kelompok lainnya. Padahal, permasalahan tersebut sudah menyangkut permasalahan akidah. Kelompok yang memperbolehkannya menganggap itu tradisi yang baik, sedang yang mengharamkan mengatakan sesat.

Akan tetapi, hubungan kedua kelompok yang berbeda tidak sampai mengakibatkan kekerasan seperti yang dialami Syiah dan Ahmadiyah. Karena pada dasarnya pertarungan ideologi ialah pertarungan pikiran, bukan fisik. Apabila perbedaan pemahaman agama dianggap suatu hal yang melegalkan kekerasan, maka hukum Negara benar-benar telah kehilangan fungsinya.

Sangat disayangkan ketika sesama warga Negara saling bermusuhan karena berbeda pemahaman. Keyakinan bukanlah hal yang mudah untuk diintervensi. Walaupun warga Syiah sepakat untuk dicerahkan, apakah ada jaminan mereka memang meninggalkan teradisi lamanya? Sepertinya tidak, karena keyakinan tersebut sudah mengakar selama ratusan tahun.

Solusi yang paling logis dalam mengentaskan kasus ini ialah dengan kembali kepada konstitusi. Negara harus tegas dalam mengambil sikap. Kasus Syiah bukanlah perkara sederhana. Dalam kasus tersebut terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan berbagai kalangan mulai pemerintah, tokoh agama, hingga warga. Selain itu diupayakan pula menghapus UU yang bertentangan dengan konstitusi, seperti UU penodaan agama.

Sejak dulu, bumi nusantara memiliki sejarah perbedaan keyakinan. Pada masa Majapahit, Mpu Tantular menulis kitab Sutasoma yang memuat kalimat sakti “Bhinneka Tunggal Ika”, berbeda-beda tetapi tetap satu. Inilah prinsip kehidupan berbangsa yang perlu kita teladani, warisan dari leluhur negeri ini. Perbedaan keyakinan bukan alasan untuk tidak berdampingan.

Aspek toleransi merupakan kunci utama menyikapi perbedaan. Ketika ada orang yang berbeda, maka hormati apa yang menjadi keyakinannya. Apabila dianggap salah, maka sikapilah dengan cara yang bijak. Di dalam kitab suci Alqur’an (An-Nahl: 125) disebutkan tiga metode berdakwah, yaitu: hikmah (kebijaksanaan), perkataan yang baik dan dialog yang baik pula.

            Semangat ke-bhinneka-an bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan tidak mengganggu aktivitas ibadah orang lain. Di Kudus bahkan semangat ini sudah ditunjukkan selama ratusan tahun lamanya. Warga setempat menaati titah Sunan Kudus yang melarang warga menyembelih sapi, demi menghormati kepercayaan umat Hindu yang menyucikannya. Tradisi tersebut bertahan hingga kini.

Read More

Menjadi Pemilih Ideal

Tahun 2014 disebut-sebut sebagai tahun pertikaian politik. Pada tahun ini, dipastikan persaingan antar partai kian memanas.  Hal ini sekaligus menjadi ujian bagi masyarakat untuk tidak terjebak dalam politik pragmatis. Masyarakat diharapkan memilih berdasar kapasitas seorang calon pemimpin.

Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus memberi contoh kepada masyarakat dalam rangka memerangi politik pragmatis. Bagaimana caranya? Tentu bukan dengan menjadi golongan putih (golput). Mahasiswa diharapkan menjadi agen sosial yang menuntun bangsa ini menjadi pemilih yang ideal. Salah satu caranya dengan mengkampanyekan anti politik uang (money politic).

Politik uang ialah awal dari segala bencana bangsa. Seorang calon yang melakukan politik uang, ketika ia terpilih dan menjabat sebagai wakil rakyat, dipastikan ia akan mencari ganti uang yang telah dihabiskannya saat kampanye. Ini yang memicu terjadinya kasus korupsi. Untuk itulah, perlu diadakan pendampingan masyarakat dalam meminimalisir terjadinya politik uang. Bila perlu, adakan sayembara untuk melaporkan pelakunya.

Politik merupakan cara merebut kekuasaan. Dalam bahasa Arab, politik disebut siyasah yang artinya strategi. Dalam pertarungan politik, segala cara dihalalkan selama tidak melanggar konstitusi. Salah satu bentuk pelanggaran politik, selain politik uang, ialah kampanye hitam (black campaign). Banyak modus yang digunakan dalam melakukan kampanye hitam, di antaranya dengan menjatuhkan lawan politiknya dengan isu-isu SARA.

Banyak masyarakat yang memilih berdasarkan saran tokoh yang berpengaruh di lingkungannya. Hal ini sah-sah saja dilakukan. Namun, masyarakat yang seperti itu rawan dijadikan alat untuk kepentingan sesaat.  Sikap pragmatisme sangat berpotensi menjadi lahan subur kampanye hitam. Di Jakarta misalnya, modus kampanye hitam berbingkai agama pernah dilakukan terhadap pasangan Jokowi-Ahok. Seorang tokoh menghimbau agar warga tidak memilih pasangan tersebut karena berkeyakinan berbeda.

Masalah terbesar bangsa ini ialah masih berkutatnya masyarakat terhadap paham sekterian. Bagi masyarakat pragmatis, memilih bukanlah dari visi dan misi serta semangat yang ditunjukan calon pemimpin, tapi dilihat dari kesamaan dan penampilan luar. Masyarakat pragmatis juga memilih berdasarkan timbal balik yang diterimanya dari masing-masing calon. Siapa yang berani bayar lebih, maka medapat suara. Pemahaman politik semacam ini harus diluruskan sampai akar-akarnya.

Dalam sejarah Politik Islam, kemajuan dinasti Abasiyah merupakan buah dari sikap terbuka dengan budaya dan agama lain. Sikap sekterian Arabsentris yang menjadi praktik dinasti sebelumnya ditinggalkan. Bahkan khalifah, pemimpin tertinggi, memasukkan orang-orang yang berbeda agama ke dalam struktur pemerintahan. Sejarah inilah yang harus dipahami agar tidak terjebak pada pragmatisme.

Sebagai pemilih pemula, mahasiswa diharapkan tidak apatis terhadap politik. Ketika merasa panggung politik di Indonesia sudah tidak sehat, maka tugas dan kewajiban bersama bagaimana memperbaiki itu semua. Karena pada dasarnya, semua permasalahan bangsa berasal dari permasalahan politik.

Pesta demokrasi ada di depan mata. Saat-saat seperti ini, aksi sikut-sikutan antarpartai akan menghiasi kehidupan bangsa Indonesia. Idealnya, mahasiswa sebagai agen kontrol sosial turut berpartisipasi, bahkan mengawal prosesnya sejak masa kampanye hingga hari pemilihan kelak. Jangan sampai dengan apatisnya mahasiswa akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak berkompeten.

Read More

Kenaikan BBM Harga Mati (?)

Orang di Jurusan Hukum Islam mengatakan seperti ini, "Masih mending BBM dinaikkan. Kalo menurut saya mending dihilangkan saja subsidinya." Awalnya saya berontak, bagaimana dengan nasib orang yang berada di level ekonomi kurang? Ia menjelaskan bahwa ternyata 70-80% subsidi dinikmati oleh orang kaya. Selain itu, permainan tengkulak di atasan sangat mungkit terjadi. Dengan subsidi, tengkulak membeli sebanyak-banyaknya lalu diselundupkan di negara lain dengan harga yang wah. Jelas keuntungannya luar biasa. Lalu apakah kenaikan tersebut tidak justru menimbulkan inflasi yang tidak terkendali? Ia menggarisi ada baiknya daripada dibuat subsidi uang disalurkan saja dalam bentuk pembangunan infrastuktur dan transportasi. Sebagai contoh, Monorel di Jakarta rencana anggarannya 100 Triliyun. Sedang subsidi BBM mencapai 300 Triliyun pertahun. Dengan membangun monorel kemacetan bisa terurai dan konsumsi BBM berkurang sebab pengendara banyak yang beralih ke kendaraan umum.

Salah satu yang menyebabkan tidak terkendalinya harga BBM adalah konsumsi masyarakat yang tidak menekankan aspek hemat. Untuk bepergian banyak yang memilih menggunakan kendaraan pribadi. Di Yogya tepatnya di jalan Gejayan memang  banyak terlihat mobil yang hanya berisi supir. Meski peraturannya mobil harus PERTAMAX, tetapi masih banyak yang melanggar itu. Beberapa saat yang lalu ditemukan pula pembangunan swalayan menggunakan BBM subsidi. "Inilah yang sebenar-benarnya pengkhianat rakyat, bukan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan," kata teman saya.

Entahlah, kontroversi BBM memang tidak pernah bisa disepakati. Begitupun saya yang sulit menerima karena tidak memiliki banyak dana hidup (curhat). Paling tidak sebagai warga negara ada tuntutan menyelamatkan keuangan negara dengan menghemat sebisa mungkin. Menghemat bukan berarti tidak menggunakan. Menghemat adalah menggunakan seperlunya. Kalo teman2 IPA menyebut sebagai penyelamatan global karena penggunaan kendaraan motor mendukung membumbungnya gas yang mengancam lapisan Ozon. Lain daripada itu, harus memaklumi pula bahwa BBM merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Orang ekonomi lebih tahu. Orang dakwah awam seperti saya cukup mendengar dan mencoba cari tahu dari banyak perspektif.

Tuntutan kenaikan ini adalah bagaimana pemerintah dapat memberi pelayanan terbaik ke seluruh warga negara. Jangan sampai saudara kita di Papua membeli dengan harga 70.000/liter  dan diam saja, sementara dengan harga yang lebih terjangkau kita menafikan kondisi yang jauh di sana. Pemerataan subsidi harga mati!!! Semoga keputusan ini murni kemaslahatan, bukan politisi jabatan. Hidup Rakyat!!!

Read More

Mencari Paradisaea Makto

Ketika mencari tunggangan, bangsa Na’vi tidak berani untuk mencoba menunggangi Toruc, predator raksasa dengan empat sayap. Jangankan menungganginya, bertemu saja dianggap bencana. Mereka lebih memilih Ikran, burung yang ukurannya lebih kecil dari Toruc. Bangsa Na’vi -dalam cerita Avatar arahan James Cameron- tidak memiliki pilihan lain ketika bertemu Toruc, kecuali: Lari!

Namun ini tidak berlaku bagi Jake Sulley, manusia yang ‘menyamar’ sebagai warga Pandorra. Saat perang antara manusia tempat asalnya dan bangsa Na’vi berkecamuk, Jake -yang terbongkar identitasnya dicap pembohong oleh bangsa Na’vi- harus membuktikan diri bahwa ia bagian dari Pandorra, bukan lagi bagian manusia yang merusak alam mereka. Langkah gila pun dilakukan Jake. Jake memburu Toruc dan berhsil menjinakkan binatang ganas itu. Bangsa Na’vi tahu, siapapun pengendara Toruc (Toruc Makto) adalah pemimpin mereka yang harus ditaati.

Lamunan 6

Papua Bukanlah Anak Tiri!!!

            

Ada keterkaitan antara cerita di atas dengan kisah tanah Papua di Indonesia. Papua diibaratkan Pandorra yang memiliki kekayaan alam. Kolonial datang untuk mengeruknya, merusak alam demi kepentingannya. Bangsa Na’vi dan warga Papua berjuang mempertahankan hak miliknya. Bedanya di Pandorra ada Jake yang berkorban, sementara di Papua ada ‘orang luar’ yang membuka lebar gerbang kolonialisme dengan menjual aset-aset kekayaan Papua kepada bangsa lain demi kepentingan politiknya!

Sejarah mencatat Freeport memulai aktifitas pertambangannya pada Maret 1973 di Ertsberg, yang menyisakan lubang sedalam 360 meter (1980). Pada tahun 1988, Freeport mulai mengeruk cadangan raksasa lainnya, Grasberg, yang masih berlangsung saat ini. Dari eksploitasi kedua wilayah ini, sekitar 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas telah mereka keruk. Pada bulan Juli 2005, lubang tambang Grasberg telah mencapai diameter 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 ha dengan kedalaman 800 m. Diperkirakan terdapat 18 juta ton cadangan tembaga, dan 1.430 juta ton cadangan emas yang tersisa hingga rencana penutupan tambang pada 2041.(Kompasiana, Mattula Ada-Kisah Kelam Ya’juj wa Ma’juj). Hal ini menjadi bukti bahwa kepentingan investor asing lebih didahulukan daripada kebutuhan rakyat pribumi.

Bumi Papua pun bergetar. Masyarakat pribumi tidak lagi minim kalangan intelektualnya sehingga tahu alamnya tengah dijajah. Selain oleh bangsa luar dari fisiknya, secara psikis Papua merasa terjajah oleh bangsanya sendiri. Pemerintah pusat dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang berbunyi:...Provinsi dapat memiliki lambang daerah sebagai jati diri orang Papua dalam bentuk Bendera dan Lagu Daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.... Pelanggaran itu berupa dimunculkannya PP No. 77 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Lambang Daerah Pasal 6 ayat (4) yang intinya pelarangan terhadap simbol-simbol yang ditentukan. Hal ini semakin membuat warga Papua gerah. Di langit timur, bintang kejora kian benderang. Di sana ada Cendrawasih (latin: Paradisaea) yang mencengkram simbol perlawanan.

            Kini masa depan Papua bergantung pada kapasitas elit pemerintah pusat untuk segera belajar tentang budaya Papua. Hal yang paling mendasar ialah memahami karakter dan bahasa politik yang simbolis dari orang Papua. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi mispersepsi antara warga Papua dengan kalangan pemerintah sehingga integrasi wilayah antarpulau tetap berada dalam satu kesatuan. NKRI

Read More