Kita, Politik dan Ilusi

Musim kampanye segera menyambut pesta demokrasi yang tak lama lagi tiba. Bermacam spanduk menghiasi jalan-jalan dan sudut-sudut kota. Tak lupa orang 'digantung' atau 'dipaku' di pohon menjadi pemandangan wajib. Berbagai persuasi dimunculkan dalam bentuk slogan, visi-misi dan janji-janji politik lainnya. Itulah pemandangan yang acapkali terlihat menjelang pemilihan umum oleh rakyat secara langsung yang mulai dilakukan pada 2004 lalu.

Ada beberapa pemilu yang diselenggarakan, mulai pemilihan bupati, gubernur, legislatif hingga presiden. Dari berbagai pemilihan, tampaknya legislatif masih belum mampu menjawab kebutuhan publik, minimal ini pemahaman dangkal saya terhadap politik. Bagaimana tidak? Masyarakat harus memilih orang yang tidak banyak dikenalnya dengan tanpa tahu tujuan jelasnya. Secara formal, tugas legislatif adalah menjadi wakil rakyat. Tetapi rakyat seakan-akan tidak pernah merasa terwakili. Banyak problem masyarakat yang tidak didengar oleh para orang yang mengaku wakilnya. Bahkan citra legislatif tengah hancur karena banyaknya list Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencantumkan anggotanya.

Masyarakat jenuh! Kita jengah dengan segala bentuk permainan ini. Secara sistem, trias politika merupakan sistem yang sangat baik. Eksekutif sebagai pemegang kebijakan diawasi oleh legislatif di bidang perundang-undangan dan yudikatif di bagian hukum. Eksekutif dalam hal ini tidak bisa sewenang-wenang menjalankan amanat pemerintahan. Apabila ada sedikit penyelewengan, dua lembaga lain akan mengingatkan atau bahkan menindak. Sebuah sistem yang bisa dikatakan kuat namun implementasinya di negara kita masih jauh dari tujuan sistem. Adanya hanya penyelewengan di mana-mana. Uang hasil pajak rakyat digelapkan. Bujet kemaslahatan dirampok. Ujung-ujungnya serba materi. Dari rakyat, oleh pemerintah, dan untuk pemerintah. Rakyat diwajibkan nyoblos, bayar pajak, taat peraturan lalu mendapat hak berupa menikmati siaran televisi kasus korupsi.

Masyarakat jenuh! Apakah golput menjadi solusi? Entahlah. Saya pribadi merasa bosan dengan adanya pemberitaan. Tidak hanya dilakukan oleh partai sekuler, partai agama pun melakukan hal serupa. Tidak tanggung-tanggung, presidennya langsung! Ini menjadi tanda tanya besar di kepala. Apakah benar sudah tidak ada lagi manusia yang bersih? Bahkan agama menjadi jargon sebatas jargon. Partai berbasis agama yang seharusnya menjawab kebutuhan umat ikut-ikutan dalam perpolitikan yang kotor. Membuat rakyat semakin bingung melabuhkan hatinya.

Masyarakat jenuh! Sampai-sampai ada gerakan transnasional yang menyuarakan lantang perlunya perubahan sistem secara menyeluruh. Mereka menawarkan suatu sistem yang diklaim teruji selama berabad-abad. Namun sebagaimana kebanyakan pemikiran, tawaran yang diberikan hanya memandang dari satu perspektif. Otoritarian dan menganggap bahwa apa yang dikatakan adalah sebuah keniscayaan dengan menyalahkan pendapat lain. Sayangnya tawaran itu sebatas gagasan yang mengaju beberapa sempalan sejarah masa lalu yang beragam. Anehnya hal tersebut menjadi doktrin yang disebarkan ke masyarakat awam yang tidak tahu menahu sejarah. Wajar saja beberapa kalangan menerima hal tersebut. Namun apabila seseorang pernah mempelajari sejarah, mereka akan bertanya, "Sebenarnya sistem pemerintahan mana yang dijadikan acuan?". Karena memang dari waktu ke waktu, model sebagaimana yang ditawarkan mengalami perubahan-perubahan.

Masyarakat jenuh! Bagi saya pribadi apapun model pemerintahannya tidak masalah selama membawa kemaslahatan. Dalam Islam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai salah satu contoh konkrit pemerintahan ideal. Negara yang berbasis di Madinah itu menggunakan beberapa sumber hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Sumber tertinggi adalah Alqur'an. Lalu ada Piagam Madinah sebagai undang-undang tertulis. Dalam piagam ini tercantum bagaimana pluralisme keagamaan perlu ditekankan. Nabi mempersilakan masyarakat menjalankan agama yang dianutnya. Bahkan Quraish Shihab pernah mengatakan Nabi memerintahkan umat Islam turut membantu membangun gereja orang kristen Najran. Tapi entah mengapa kini, di pemerintahan yang demokratisnya dikoarkan kebebasan beragama menjadi hal yang tabu. Satu agama dengan agama lain saling menghujat. Mereka hanya melihat agama dari segi formalnya, sedang ruh agama sama sekali hilang. 

Masyarakat jenuh! Saya teringat bagaimana Gus Dur pernah memberi jawaban di acara Kick Andy. Andy F. Noya sebagai pembawa acara mempertanyakan kebijakan Gus Dur membubarkan dewan denga analogi, "Membasmi tikus tidak harus dengan membakar lumbungnya." Dengan nada candaan tapi mengena, Gus Dur mengatakan tikus itu sudah menguasai lumbung. Kini terjawab sudah mengapa Gus Dur geram kepada dewan.

Masyarakat jenuh! Begitu pun saya. Saya tidak paham politik. Saya tidak tahu bagaimana politik yang ideal itu. Saya mengibaratkan politik sebagai alat (pisau) untuk mengolah kebijakan (pepaya). Sementara masyarakat sebagai konsumen dan pemerintah sebagai pengatur kebijakan melalui alatnya. Politik yang ideal adalah ketika pemerintah mampu menggunakan pisau dengan baik dalam mengolah pepaya sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila masyarakat ingin model kotak-kotak, iris saja pepaya itu kotak-kotak. Apabila bulat, ya bulat. Jangan memaksakan memberi bulat kepada orang yang memang hanya suka kotak.

Masyarakat jenuh! Banyak yang mengatakan politik kita sedang tidak normal. Sakit. Sekarang yang ada masalah itu di mana? Apakah pemerintah tidak mampu menggunakan pisau itu, atau pisaunya berkarat/tumpul, atau konsumennya yang sedang sariawan? Itu yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Bukannya mengganti pepaya sebagai kegemaran masyarakat dengan buah lainnya yang tidak mesti disuka.

Tetapi saya masih jenuh dengan sepak terjang politik yang ada. Sebagai konsumen saya hanya bisa protes. Saya tidak punya kewenangan menggunakan pisau. Yang jelas saya hanya berharap pemerintah tidak memakan pepaya itu sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Lagi-lagi mengutip pernyataan Cak Nun, "Saya tidak mengajari Anda untuk golput. Tapi kalau tidak golput namanya kebangeten!"